Buka Informasi Pelaksanaan Hitung Cepat! Bongkar Penyesatan Informasi Publik Hasil Hitung Cepat Pilpres!

Poster-Kebebasan-Informasi

Poster Keterbukaan Informasi Publik Bali

Indonesia telah melalui tahap penting dalam perkembangan demokrasi.  Jutaan warga telah menggunakan hak pilihnya untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden baru. Antusiasme warga begitu tinggi dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) kali ini bahkan lebih tinggi dari pemilu legislatif bulan April yang lalu. Ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin maju dalam berdemokrasi.

Sayangnya, kegembiraan warga dalam pesta demokrasi ini terganggu oleh adanya polemik hasil perhitungan cepat (Quick Count) oleh berbagai lembaga survei. Di mana delapan (8) lembaga survei memenangkan pasangan nomor urut 2 (dua): Jokowi-Jusuf Kalla. Delapan (8) lembaga survey tersebut adalah: Litbang Kompas, RRI, SMRC, CSIS-Cyrus, LSI, IPI, Poltracking Institute, Populi Center. Sementara empat (4) lembaga survei lain memenangkan pasangan nomor urut 1 (satu): Prabowo-Hatta. Empat lembaga survey tersebut adalah: Puskaptis, JSI, LSN, IRC. Perbedaan hasil perhitungan cepat ini membawa dampak serius. Kedua pasangan calon saling mendeklarasikan kemenangan dan masyarakat menjadi bingung karena situasi ini.

Polemik hasil perhitungan cepat ini jika tidak segera disikapi akan memicu konflik horizontal. Masing-masing pasangan calon bukan tidak mungkin dapat memobilisasi pendukung untuk mempertahankan klaim kemenangan.
Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UU 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP), FOINI memandang bahwa Lembaga Survey  termasuk badan publik yang harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam UU KIP. salah satunya memberikan informasi yang akurat, benar, dan TIDAK MENYESATKAN.

Atas dasar itu, kami Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keterbukaan Informasi Publik atau FOINI (Freedom Of Information Network Indonesia) menyatakan sikap:

PERTAMA: Menuntut akuntabilitas penyelenggaraan hitung cepat pilpres yang dilaksanakan oleh seluruh lembaga survey untuk :

  1. Membuka informasi pendekatan metodologi hitung cepat yang digunakan
  2. Membuka informasi jumlah dan lokasi sampel yang dijadikan basis data hitung cepat pilpres kepada semua (12) lembaga survey.
  3. Membuka informasi sumber dana penyelenggaraan hitung cepat pilpres kepada sembilan (9) lembaga survey, yakni: Litbang Kompas, RRI, CSIS-Cyrus, LSI, IPI, Poltracking Institute, Puskaptis, JSI, LSN, IRC.

KEDUA: Menuntut Komisi Informasi pusat untuk mengambil sikap agar tidak terjadi simpang siur informasi publik berupa hasil survey yang berpotensi menyesatkan.

  1. Menuntut Persepi (Perhimpunan Survei Opini Publik) yang menaungi LSI, Indikator Politik Indonesia, SMRC, Cyrus, Populi Center, Jaringan Survei Indonesia dan Puskaptis segera (dalam jangka waktu dua minggu) melaksanakan audit terhadap lembaga survey yang menjadi anggotanya. Dan harus dipublikasi kepada masyarakat. Dan KPU harus mewajibkan 6 Lembaga Survey lain yang tidak dalam naungan Persepi untuk melakukan audit oleh auditor publik yang independen serta mengumumkan hasilnya, jika tidak dilakukan KPU harus mencabut sertifikatnya.
  2. Terhadap hasil audit majelis etik, jika terbukti informasinya adalah menyesatkan, maka sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 55, lembaga survei dan stasiun televisi yang bersangkutan dapat dipidana.
  3. Mendesak kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas lembaga survei dan stasiun televisi yang terbukti menyebarkan informasi yang tidak akurat dan menyesatkan sesuai UU KIP dan peraturan perundangan lainnya.
  4. Adanya keterlibatan sejumlah Kepala Daerah dalam tim sukses masing-masing calon berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam proses perhitungan suara. Oleh sebab itu Presiden sebagai kepala negara perlu memastikan netralitas Kepala Daerah.
  5. Meminta kepada KPU untuk menyiarkan atau mengumumkan hasil pemungutan suara di media massa (cetak dan elektronik) secara serempak di seluruh wilayah NKRI setelah pengumuman resmi penghitungan hasil rekapitulasi Pilpres tanggal 22 Juli 2014.

Jakarta, 11 Juli 2014

FOINI (Freedom Of Information Network Indonesia)

YAPPIKA, PATTIRO, ICW, IPC, TII, Seknas FITRA, ICEL, IBC, MediaLink, Perludem, IBC, PSHK, SBMI, Koak Lampung, PATTIRO Serang, PATTIRO Banten, Perkumpulan Inisiatif, PATTIRO Semarang, KRPK Blitar, Sloka Institute, SOMASI NTB, Laskar Batang, PIAR NTT, KOPEL Makassar, SKPKC Papua, Mata Aceh, GerAk Aceh, JARI KalTeng, KH2Institute, PUSAKO Unand, FITRA Riau, LPI PBJ, Institute Tifa Damai Maluku, Perkumpulan IDEA Yogyakarta

Contact Person:

  1. Ari Setiawan (PATTIRO – 085711883817)
  2. Hendrik Rosdinar (YAPPIKA – 08111463983)
  3. Wawan Sujatmiko (TII – 085640095088)
  4. Hanafi (IPC – 08119952737)
  5. Maulana (Seknas FITRA – 081382828670)
  6. Khoirunnisa Agustyati (Perludem – 08170021868)

Foini Mengutuk Keras Tindakan DPD Golkar NTB

Jakarta – Freedom of Information Network Indonesia (Foini), mengutuk keras tindakan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Nusa Tenggara Barat (NTB), karena telah menggugat dan meminta ganti rugi sebesar 1miliar kepada, Suhardi warga desa Pane, Rw 003,  Rt 003, kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Hal itu dilakukan dengan alasan permohonan permintaan informasi keuangan partai 2011-2012 yang dilakukan Sukardi, adalah pesanan sponsor dan telah menjatuhkan nama baik DPD Golkar NTB.

“Foini Mengutuk keras kepada  DPD partai Golkar NTB karena menentang UU KIP, dan putusan komisi informasi pusat republik Indonesia (KIP RI) nomor 207/VI/KIP/PS/MA/2012, nomor 208/VI/KIP-PS-M-A/2012 yang menyatakan, bahwa laporan program dan keuangan partai politik bersifat informasi terbuka. Sehingga tuntutan ganti rugi yang diminta oleh  DPD Golkar NTB melalui kuasa hukumnya merupakan bentuk intimidasi, dan  pemerasan kepada warga negara,” ujar sekertaris Foini Widiyarti di Bakoel Koffie Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Senin (27/01).

Selain itu Widiyarti juga mengatakan, tuduhan yang di berikan kepada Suhardi adalah fitnah. “Tuduhan dalam surat gugatan bahwa informasi yang diminta merupakan  pesanan sponsor adalah fitnah dan bukti ketertutupan DPD partai Golkar NTB,” ungkapnya.

Widiyarti juga mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk, memberikan sanksi sosial kepada partai politik yang tidak mendukung transparansi, dan akuntabilasi dengan tidak memberikan dukungan dan suara kepada partai politik yang tertutup dan anti keterbukaan.

Sumber: KonsisNews

Pemprov Bali didesak segera memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

diskusi publik KIP kertha asksara

Menurut Komisi Informasi Bali, selain Pemprov Bali seluruh kabupaten dan kota di Bali sudah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) seperti diamanatkan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Karena itu sejumlah lembaga minta Pemprov segera mengangkat PPID agar jelas pihak yang menangani permintaan informasi.

“Kami tidak melihat apakah ada badan publik yang pernah diberi sanksi karena menyembunyikan informasi? Continue reading

Saatnya Pemprov Bali Bentuk PPID, Sekarang!

Lapor Ombudsman Bali

Kekal Bali, Frontier Bali, Sloka Institute dan Walhi Bali melaporkan Gubernur Bali dan Dinas Kehutanan ke Ombudsman.

Keempat kelompok masyarakat sipil tersebut membuktikan ancaman mereka untuk melaporkan Gubernur Bali dan Dinas Kehutanan terkait belum dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Laporan dari Kekal Bali, Frontier Bali, Sloka Institute, dan Walhi Bali tersebut diterima langsung oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali Umar Ibnu Alkhatab dan Asisten Bidang Pencegahan Ni Nyoman Sri Widianti hari ini.

Dalam laporannya, Adi Sumiarta selaku Divisi Advokasi dan Hukum Walhi Bali menyatakan Belum terbentuknya PPID di Pemprov Bali sangat menggangu akses publik terhadap informasi publik. Sebagai contoh Continue reading

Koalisi FOINI Tuntut Transparansi Kemenkominfo Dalam Seleksi Calon Anggota KIP

JAKARTA, (PRLM).-Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) menuntut transparansi Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dalam menyeleksi calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) 2013-2017.

Seleksi yang terkesan tertutup justru bertolak belakang dengan semangat pembentukan KIP yang mengedepankan prinsip obyektivitas, kejujuran, dan keterbukaan.

“Panitia Seleksi calon anggota Komisi Informasi Pusat (Pansel KIP) periode 2013-2017 telah menyelesaikan tanggungjawabnya dengan menyerahkan 28 calon anggota KIP kepada Menteri Kominfo. Namun menurut pandangan Koalisi FOINI, proses seleksi yang telah dilakukan pemerintah terkesan tertutup karena 15 hari pasca penyerahan, Pemerintah tidak juga mengumumkan ke publik nama-nama calon tersebut,” tutur Tama S. Langkun mewakili Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai anggota Koalisi FOINI dalam pernyataan persnya, Minggu (5/5/2013).

Koalisi terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti Aceh-PATTIRO, Bojonegoro Institute, FITRA, ICW, Masyarakat Informasi Banten, Masyarakat Cipta Media, PATTIRO, Perkumpulan Media Link, PATTIRO-Surakarta, PWYP Indonesia, Perkumpulan INISIATIF, PIAR NTT, PATTIRO-Malang, Pusat Studi Konstitusi-FH Undalas, PATTIRO Semarang, Sekolah Rakyat Kendal, Sloka Institute, SOMASI NTB, Transparency International Indonesia, YAPPIKA, Yayasan Ladang Media, dan lain-lain.

Koalisi menuntut Kemenkominfo dan Panitia Seleksi (Pansel) untuk mengumumkan dan membuka 21 nama para bakal calon yang telah lulus seleksi oleh Pansel. “Meminta Pansel menjelaskan hasil penilaian (skor) berdasarkan seluruh tahapan seleksi,” kata Tama.

Ia mengatakan, ketidakterbukaan hasil seleksi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 30 ayat 2 UU KIP yang menyebut, pembentukan Komisi Informasi harus mengedepankan prinsip obyektifitas, kejujuran dan keterbukaan. Tama mengatakan, Koalisi menilai 28 nama yang diserahkan Pansel ke Kemenkominfo dinilai tidak tepat.

“Berdasarkan pasal 31 ayat 1 UU KIP, calon anggota Komisi Informasi Pusat hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden sejumlah 21 (duapuluh satu) orang.
Artinya, upaya Kominfo memaksa pansel menyerahkan 28 calon anggota KIP sama saja menegasikan kinerja Pansel. Upaya menambah quota 7 (tujuh orang) untuk mengantisipasi calon yang mengundurkan diri sangat tidak bisa diterima, justru kami menilai pemerintah sedang berupaya memastikan wakilnya bisa ikut serta dalam uji kelayakan di DPR,” tutur Tama.

Menurut dia, kondisi itu berdampak negatif bagi proses seleksi. Pertama, membuka ruang praktek percaloan sehingga calon bersaing secara tidak sehat untuk dapat masuk dalam daftar 21 nama yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Kedua, Indikasi intervensi pemerintah untuk menambah porsi keterwakilannya akan mereduksi keterwakilan calon komisi informasi dari masyarakat.

“Jika ini terjadi, tentu akan mempengaruhi obyektifitas putusan-putusan Komisi Informasi nantinya. Selain itu, proses tersebut menutup kesempatan masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam mengawasi proses pemilihan,” kata Tama.

Koalisi juga meminta Presiden untuk segera mempercepat proses seleksi KIP. Jika komisioner tidak juga terpilih sampai dengan masa jabatan berakhir, maka Presiden harus menyiapkan Peraturan Presiden (Prepres) untuk memperpanjang jabatan Anggota KIP periode 2009-2013 yang seharusnyaberakhir pada 2 Juni 2013.

“Dalam kurun waktu tidak lebih dari satu bulan, anggota KIP akan kehilangan legitimasinya untuk mengambil keputusan atas sengketa informasi yang sedang berlangsung.Jika kondisi ini dibiarkan, bisa menyebabkan sejumlah sengekta informasi yang sekarang sedang berlangsung di KIP akan terbengkalai. Jaminan publik untuk mendapatkan hak atas informasi pun bisa terancam. Dalam kasus ini, Presiden harus belajar dari kasus Komnasham yang pernah mengalami hal serupa,” kata Tama. (A-170/A-89)

Sumber: Pikiran Rakyat

Komisi Informasi Menangkan Walhi atas Gubernur Bali

Gubernur wajib serahkan dokumen hak pengelolaan lahan mangrove

VIVAnews – Komisi Informasi Publik (KIP) Bali memenangkan Walhi Bali dalam sengketa informasi melawan Gubernur Made Mangku Pastika. Sengketa informasi itu terkait izin Tahura (Taman Hutan Rakyat) di kawasan Ngurah Rai seluas 102,22 hektar kepada PT Tirta Rahmat Bahari (TRB).

Berdasarkan putusan KIP Bali nomor 19/01.05/AP-MK/KI Bali/IV/2013, KIP menyatakan tiga dokumen yang menurut gubernur dikecualikan harus diberikan kepada pemohon (Walhi). Ketiga informasi itu pertama, surat permohonan rencana pengelolaan hutan mangrove dari PT TRB Nomor 28.09.10.M.001 tertanggal 28 September 2010. Kedua, rencana usaha pengusahaan pariwisata alam. Ketiga, Upaya Pengelolaan Lingkungan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/PKL) pengusahaanpariwisata alam pada blok pemanfaatan kawasan Tahura seluas 102,22 hektar.

“Komisi Informasi memerintahkan termohon memberikan kepada pemohon informasi itu dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan diterima,” kata Ketua Majelis Komisioner yang juga Ketua KIP Bali, Gede Santanu, didampingi anggota Agus Astapa dan IGA Widiana Kepakisan, saat membacakan putusan, Rabu 24 April 2013.

Kendati begitu, dalam putusannya  Komisi Informasi tetap memutuskan sejumlah item dalam ketiga informasi itu yang dikecualikan yakni informasi menyangkut referensi bank, rencana anggaran biaya, dan peta desain. Untuk itu Komisi Informasi memerintahkan termohon untuk menghitamkan informasi-infomasi yang dikecualikan itu.

Sementara itu, Kuasa Hukum Gubernur Bali, Agung Herwanto,ketika ditanya apakah pihaknya akan memenuhi putusan KI, mengaku masih berpikir. Ia juga belum bisa memastikan kapan informasi itu akan diberikan. “Kami masih pikir-pikir dan akan kami koordinasikan dengan teman-teman lain,” katanya.

Sebelumnya, Walhi meminta 11 item informasi seputar keluarnya izin Tahura kepada Gubernur Bali, namun hanya delapan informasi yang diberikan dan tiga lainnya dikatakan sebagai informasi yang dikecualikan.

Sumber

Komisioner KIP tidak boleh berintegritas rendah!

Jumat 17 April 2013 bertempat di warung Daun, Cikini Jakarta Pusat, Sloka Institute sebagai anggota Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) berkesempatan hadir dalam acara jumpa pers terkait hasil rekam jejak calon komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP). Berikut pernyataan bersama yang dirilis keberbagai media cetak dan elektronik.

penyerahan hasil tracking calon komisioner KIP

Penyerahan hasil rekam jejak kepada Pansel

jumpa pers hasil tracking

Jumpa pers hasil rekam jejak calon komisioner KI Pusat

Pernyataan bersama

KOALISI FREEDOM OF INFORMATION NETWORK INDONESIA

Selamat Komisi Informasi Pusat!

-Panitia Seleksi Komisioner KIP tidak boleh meloloskan calon berintegritas rendah-

Masa jabatan komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) akan berakhir pada 2 Juni 2013. Pergantian komisioner KIP merupakan momentum yang menentukan nasib lembaga ini selama 5 tahun kedepan. Jika pansel meloloskan calon komisoner bermasalah, maka pansel punya andil dalam merusak masa depan lembaga KIP.

Pansel yang dibentuk oleh pemerintah (cq. Kementrian Kominfo) terdiri dari 7 orang yang merepresentasikan pemerintah, akademisi, media dan masyarakat sipil. Pansel sendiri memiliki tugas untuk mencari 28 calon komisioner KIP yang nantinya akan diserahkan kepada Presiden. Koalisi berharap, pansel meletakan indikator integritas sebagai alat ukur utama dalam meloloskan calon Komisioner KIP.

Berdasarkan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Presiden harus menyerahkan 21 nama yang sudah melewati proses seleksi kepada DPR. Continue reading

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Informasi Walhi Bali – Pemprov Bali

Sumber: Youtube BaliTV

 

Berita lain :

Sidang Sengketa Informasi Pertama Digelar

Tuesday, March 19 2013 15:06 WIB
Denpasar (Antara Bali) – Sidang adjudikasi pertama di Bali digelar oleh Komisi Informasi provinsi tersebut, Selasa, dengan termohon Gubernur Bali I Made Mangku Pastika.

Sidang perdana sengketa informasi itu yang dilaksanakan di Kantor Komisi Informas Provinsi Bali beragendakan pemeriksaan pendahuluan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim I Gde Santanu.

“Sebelum sidang ini digelar telah dilaksanakan beberapa kali mediasi antara pihak pemohon dengan termohon,” kata ketua majelis hakim.

Termohon tidak juga bisa memberikan informasi yang diminta oleh pemohon yakni Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali, terkait pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai.

“Termohon terkesan tidak memiliki itikad baik sehingga kami menyampaikan ke Komisi Informasi sehingga akhirnya dilaksanakan persidangan,” kata Ketua Walhi Bali Wayan “Gendo” Suardana.

Sementara itu Suratman, kuasa dari Gubernur Bali mengatakan, dari 11 data yang diminta pemohon hanya tiga saja yang tidak bisa diberikan karena ada beberapa hal yang tidak boleh diketahui. (IGT)

Sumber: Antara Bali